Cara menghitung besaran UP

Cara menghitung besaran UP - ada pertanyaan dari satker di artikel kppn-info sebelumnya tentang kumpulan permasalahn terkait aplikasi Silabi , yang sebenarnya kurang nyambung dengan tema tapi tidak mengapa karena bisa dijadikan tema artikel. Pertanyaannya seperti ini :

Selamat malam mas saya masih terbilang baru dalam perbendaharaan mau bertanya untuk menambah pengetahuan tentang bendaharawan : (1) tips mengghitung anggaran dipa untuk dana up bagaimana ya agar tidak terkendala dengan aplikasi silabi (2) apa yang harus dilakukan apabila pengajuan terakhir spm gup tidak sama dengan pengajuan awal spm up contoh : spm up awal 955.000 sedangkan spm gup terakhir di bawah 50% spm up. mohon pencerahannya 

Jawaban : 
Untuk pertanyaan pertama sepertinya nggak ada hubungannya ya antara besaran UP dengan aplikasi Silabi. Jadi tidak masalah, berapapun UP satker yang penting ngerjain silabinya bener .. :). Lalu bagaimana cara menentukan besaran nilai UP ? , oke, untuk menjawab pertanyaan ini silahkan ikuti penjelasan berikut ini :

Cara memnetukan besaran nilai UP satker
UP dimintakan satker ke KPPN sesuai kebutuhan operasional setiap bulan yang direncanakan akan dibayarkan melalui UP. Untuk teknisnya dengan menjumlahkan akun-akun yang bisa dibayarkan melalui mekanisme UP yang ada dalam DIPA dan membagi jumlah totalnya menjadi 12 bulan.

RUMUSNYA : (Jumlah akun yang bisa dibayarkan dengan UP dlm DIPA) / 12 Bulan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pemberian UP diberikan paling banyak:
  1. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
  2. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  3. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
  4. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah). 
Untuk lebih jelasnya tentang tata cara pencairan dana APBN di KPPN silahkan pelajari PMK 190 tahun 2012. Mohon bantuannya SHARE artikel ini  ya ... makasih. Ikuti kami di facebook dengan klik tombol dibawah.


Baca selengkapnya ...

Cara Pengembalian sisa Pagu Anggaran

Pada saat pelaksanaan pembayaran atas pelasanaan pendapatan dan belanja negara sangat dimungkinkan terjadinya kesalahan atau kelebihan bayar. Kesalahan atau kelebihan bayar ini bisa terjadi karena (1) kelebihan pembayaran belanja atas beban APBN, (2) kesalahan pembebanan pembayaran belanja, (3) pembatalan pembayaran atas beban APBN, (4) sesuai dengan undang-undang memang harus dikembalikan kepada negara sebagai pengembalian belanja. Lalu apakah kelebihan belanja yang sudah disetorkan kembali ke kas negara tersebut bisa dimintakan kembali? jika bisa bagaimana mekanismenya ? dan bagaimana teknisnya di Aplikasi SPM untuk penyesuaian pagunya? Agar lebih jelasnya, pada artikel ini akan dibahas tata cara pengembalian dan penyesuaian sisa pagu anggaran sesuai PER-01/PB/2013. Silahkan disimak!
Cara penyesuaian/pengembalian pagu DIPA atas Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) :
  1. Untuk pengembalian pagu belanja, maka satker harus menyetor pengembalian belanja menggunakan blanko SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja). Penyetoran pengembalian belanja ke kas negara dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
  2. SSPB sebagaimana dimaksud pada point 1 mencantumkan kode bagian anggaran, unit eselon I, satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, ourput, dan kode akun sesuai dengan yang tercantum pada SPM dan SP2D belanjanya.
  3. Setelah dilakukan penyetoran, maka KPA melakukan konfirmasi ke KPPN untuk memastikan bahwa setoran tersebut sudah dibukukan ke kas negara.
  4. Tata cara konfirmasi setoran seperti pada konfirmsai SSP maupun SSBP menggunakan aplikasi konfirmasi dengan menyampaikan ADK konfirmasi ke KPPN.
  5. PPK membuat surat pernyataan pengurangan (koreksi) atas realisasi anggaran belanja sesuai format pada lampiran II PER-1/PB/2013.
  6. Satker menyampaikan surat pernyataan dan SSPB yang telah dikonfirmasi beserta ADK ke KPPN. 
  7. KPPN melakukan verifikasi atas surat pernyataan PPK dan SSPB.
  8. KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA.
  9. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Satker atas penyesuaian sisa pagu DIPA.
  10. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Satker melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM.
  11. Pagu DIPA sudah bisa dicairkan kembali oleh satker.
Cara melakukan perekaman RUH SSPB, Pencetakan SSPB, Pengiriman  ADK , Pembuuatan Surat Pernyataan KPA dan penyesuaian PAGU pada Aplikasi SPM

Sebelum melakukan RUH SSPB , SPM terkait penyesuaian pagu sudah harus dicatat nomor dan tanggal SP2Dnya dan diload terlebih dahulu. Pencatatan dan proses load SP2D ada pada level PPSPM. Pilih menu SPM >> Catat Nomor SP2D dan  Load SP2D . Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar berikut :



Setelah Nomor SP2D dicatat dan loadmaster, maka tahap selanjutnya adalah melakukan perekaman SSPB pada aplikasi SPM dengan user level PPSPM. Klik Pagu >> RUH SSPB


Selanjutnya klik Rekam, isikan data-data SPM terkait penyesuaian Pagu. Isi form No.SSPB, tanggal SSPB, No.SP2D, Nama Penyetor dan alamat penyetor. Untuk isian lainnya akan otomatis terisi ketika Anda memasukkan isian nomor SP2D dengan catatan Nomor SP2D nya sudah dicatat dan di load seperti yang telah disebutkan diatas. Silahkan lihat ilustrasi dibawah agar lebih jelas.


Jika data SSPB yang dimasukkan berupa gabungan beberapa SP2D, maka bisa dipilih tombol gabungan SP2D seperti gambar dibawah, pilih SP2D yang akan dibuat SSPB nya >> klik Pilih


Jika sudah berhasil direkam maka akan muncul satu baris data SSPB seperti gambar dibawah ini : 


Untuk penyetoran ke Bank, SSPB bisa dicetak. Klik menu cetak maka akan muncul SSPB seperti gambar berikut :


Sampai dengan langkah ini, SSPB sudah berhasil di cetak dan silahkan setor ke bank dengan membawa cetakan SSPB tersebut. Setelah setoran diterima bank dan masuk ke kas negara maka Anda akan mendapat kode NTPN dan NTB yang biasanya tercetak di SSPB tadi. Nah, langkash selanjutnya adalah mencatat nomor NTPN di RUH SSPB di aplikasi SPM. Langkah ini diperlukan untuk membuat Surat Pernyataan Pengembalian Belanja. Karena kalau tidak dilakukan pencatatan NTPN maka tidak akan bisa membuat Surat Pernyataan Pengembalian Belanja dan Kirim ADK SSPB ke KPPN. Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut :



Setelah proses perekaman berhasil, kini saatnya mengirim ADK SSPB ke KPPN. Untuk membentuk ADK SSPB , harus dibuat terlebih dahulu Surat Pernyataan Pengembalian Belanja. Klik Pagu >> RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja.


 Klik Rekam lalu isi form yang muncul , kalau sudah terisi semua klik simpan. lihat contoh dibawah :


Jika Sudah, untuk mencetak Surat Pernyataannya, silahkan klik menu cetak dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Klik ikon printer untuk cetak ke printer


Selanjutnya , kirim ADK ke KPPN. klik kirim maka akan muncul pilihan lokasi tempat penyimpanan ADK SSPB nantinya. Jika sudah dipilih klik OK.




Setelah ADK terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengirim ke KPPN untuk dilakukan penyesuaian Pagu di database SP2D. Selanjutnya KPPN akan mengirimkan surat pemberitahuan ke satker bahwa pagu sudah disesuaikan.  Setelah satker menerima Surat Pemberitahuan, satker melakukan Penyesuaian pagu di Aplikasi SPM melalui menu Pagu >> RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja >> klik menu Penyesuaian Pagu . Lihat gambar dibawah :


Isikan Nomor dan tanggal surat pemberitahuan dari KPPN lalu klik Simpan. Oke, proses penyesuaian sisa pagu belanja karena kelebihan pembayaran sudah selesai. Silahkan coba cek pagu di aplikasi SPM apakah sudah kembali sebesar SSPB. Jika sudah berarti Penyesuaian pagu telah berhasil. Mohon bantuannya SHARE ... makasih. Like Fanspage kppn info ya.

NB. screenshoot menggunakan Aplikasi SPM versi 14.2.0
mohon sertakan link artikel ini jika mau mengutip. Mohon tidak copas ya.




Baca selengkapnya ...

Pendaftaran PIN PPSPM

Cara Inject PIN PPSPM - Pada saat awal tahun atau ada penggantian PPSPM baru maka satker harus melakukan pendaftaran PIN-PPSPM ke KPPN bayar nya. PIN PPSPM digunakan sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang disampaikan ke FO KPPN. Tanpa adanya PIN PP-SPM ini maka ADK SPM dari satker akan tertolak di FO KPPN. Lalu bagaimana cara pendaftaran, persyaratan apa saja yang harus dilampirkan dan bagaimana cara menyisipkan PINPPSPM pada ADK SPM? berikut akan kita bahas satu persatu.

Persyaratan Pendaftaran PIN PPSPM
  1. Mengisi formulir pendaftaran PIN PPSPM (formulir download disini).
  2. Melampirkan fotokopi identitas, SK dan Surat Pernyataan bermaterai. (contoh surat pernyataan download disini)
  3. Melakukan pendaftaran PIN PPSPM dan mekaktifkan PIN PPSPM di Costumer Service KPPN bayar.
  4. Untuk pergantian pejabat PPSPM juga melampirkan formulir penonaktifan PP-SPM yang lama (formulir download disini).
Pendaftaran PIN PP-SPM bisa dilakukan oleh operator satker atau bendahara dengan membawa persyaratan tersebut diatas ke Costumer services KPPN bayar.Sedangkan untuk pengaktifan PIN harus PP-SPM bersangkutan yang melakukan sendiri tanpa diwakilkan. Setelah data-data PPSPM diinput oleh petugas Costumer services KPPN, PPSPM akan menerima 2 (dua) SMS yang berisi PIN awal dan 24 digit nomor register. Pengaktifan PIN PPSPM bisa dilakukan via HP yang nomornya didaftarkan atau datang langsung ke KPPN tempat pendaftaran PIN.

Setelah PIN PPSPM aktif, langkah selanjutnya adalah merekam spesimen PPSPM di aplikasi SP2D. Langkah ini dilakukan oleh supervisor KPPN, tapi satker harus mengirimkan terlebih dulu Spesimen tanda tangan PPSPM nya. Untuk formulir spesimen PPSPM silahkan download disini.

Inject PIN PPSPM

Diatas sudah disebutkan bahwa PPSPM akan menerima 2 (dua) SMS yang berisi PIN awal dan 24 digit nomor register. Ke 24 digit nomor register ini digunakan untuk registrasi di aplikasi PIN PPSPM. Aplikasi PIN PPSPM adalah aplikasi yang digunakan untuk melakuakn inject  (menyisipkan) pin ke dalam ADK SPM agar bisa deterima FO KPPN. Berikut cara melakukan registrasi aplikasi PIN PPSPM dan inject PIN PPSPM.

Jika Anda belum punya aplikasi Inject PIN PPSPM, silahkan download disini , lalu install di PC/Laptop PPSPM. Untuk pertama kali dijalankan maka akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :

klik untuk memperbesar gambar

Isikan data-data register untuk membuka aplikasi. Isian harus sama dengan data waktu mendaftar di KPPN. Silahkan lihat contoh berikut ini :
klik gambar untuk memperbesar
Masukkan Nama PPSPM,NIP/NRP, No HP yang didaftarkan dan kode lisensi (24 digit karakter yang diterima PPSPM via sms) >> lalu klik enter license.  Untuk mulai memasukkan PIN pada ADK SPM klik Enter PIN (ikon gambar pena pada pojok kiri atas). Silahkan lihat contoh berikut :

cara inject pin pada ADK SPM

Cara inject PIN pada ADK SPM : Tentukan lokasi ADK SPM yang akan di inject PIN (1) , Masukkan barcode SPM (2), Klik Inject Pin (3) dan masukkan PIN >> lihat gambar dibawah :


Jika ADK SPM sudah berhasil di inject maka pada kolom valid akan muncul tanda centang hijau. Lokasi hasil ADK SPM yang sudah di inject  akan sama dengan lokasi ADK SPM sebelumnya (tidak akan membentuk file ADK baru). Oke semoga artikel cara inject PIN PPSPM ini bermanfaat .. mohon bantuan SHARE ya dan ikuti kami di Facebook. klik tombol like facebook dibawah. Terima kasih.


Baca selengkapnya ...